Sambut Pilkada Serentak, DPP LDII Tegaskan Netral Aktif |
|
Surabaya (11/11). DPW LDII
Jawa Timur menggelar konsolidasi organisasi menyikapi Pilkada serentak pada
akhir 2020. Acara yang dihelat pada Selasa malam (10/11) tersebut
dilaksanakan secara daring, dengan melibatkan seluruh pengurus tingkat Dewan
Pimpinan Daerah (DPD) di 38 kabupaten/kota. |
“Akan ada 19
kabupaten/kota, hal ini bila tidak disikapi dengan baik, akan menciptakan
disharmoni,” ujar Ketua DPW LDII Jawa Timur, Moch. Amrodji Konawi. Amrodji
berpendapat setiap Pemilu, baik pemilihan presiden, legislatif, maupun kepala
daerah selalu meninggalkan residu, “Sisa-sisa perhelatan politik biasanya
sifatnya bisa memecah belah, baik dalam lingkup ormas maupun di kalangan
masyarakat,” papar Amrodji. |
Baca juga : LDII Kotim Menghadiri Sosialiasi Pengembangan Pengawasan Pemilu |
Dengan alasan itulah, ia
mengundang Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso untuk memberikan
pembekalan. Acara tersebut diikuti oleh para ulama, dewan penasehat, dan
pengurus DPD LDII. Amrodji berharap, residu berupa ketidakharmonisan ataupun
perpecahan bisa diminimalkan, “Dan warga LDII bisa terhindar dari imbas negatif
pesta demokrasi,” imbuhnya. |
Dalam kesempatan tersebut, Chriswanto Santoso menekankan, bahwa
secara organisasi LDII netral aktif, “Artinya, LDII tidak berafiliasi dengan
parpol atau calon kepala daerah manapun. Tapi, warga LDII didorong untuk
menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih,” ujar
Chriswanto. |
Baca juga : |
Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya,
menurut Chriswanto untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan
kesatuan masyarakat, “Jangan sampai, pesta demokrasi justru memecah belah
bangsa,” imbuhnya. Ia mengingatkan, setiap calon memiliki itikad baik, yang
bisa dilihat dari program kerja mereka. |
Jadi, masyarakat tidak
harus terpecah belah karena fanatisme, “Dalam ilmu politik, kekuasaan
ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal
tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya. Selanjutnya,
siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik
para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab
masyarakat. |
|
Chriswanto mengimbau,
pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses,
menjunjung tinggi netralitasnya, “Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII
yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif
LDII,” ujarnya. Menurutnya, silakan menjadi tim sukses, namun tidak
mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu, “Hal itu mengingkari prinsip
netral aktif LDII,” tegasnya. |
Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tak menggunakan
cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun
kampanye hitam, “Membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari
demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi,” ujarnya. |
Ia mengingatkan masyarakat, agar menolak praktik politik uang. Ia mengingatkan, masa depan suatu daerah dipertaruhkan bila dipimpin oleh kepala daerah yang menghalalkan segala cara, “Imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali,” ujarnya. Hal tersebut bisa mengganggu pembangunan. |
Apalagi, kepala daerah yang berkoalisi dengan pengusaha, akan
menciptakan oligopoli dalam politik. Sehingga hanya menguntungkan pengusaha,
yang belum tentu menguntungkan wilayah atau masyarakat setempat. |