Kediri (12/7). Dalam rangka persiapan tahapan Pilkada yang akan diadakan pada November 2024, KPU Kota Kediri melakukan audiensi di Pondok Pesantren Wali Barokah pada Selasa siang (9/7). Hadir dalam audiensi tersebut adalah seluruh anggota komisioner dari lima divisi, yaitu Divisi Keuangan, Umum, dan Logistik; Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat; Divisi Hukum dan Pengawasan; Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi; serta Divisi Teknis. Ketua KPU Kota Kediri, Reza Cristian, menyatakan bahwa komisioner KPU Kota Kediri telah dilantik pada tanggal 13 Juni yang lalu. “Maka kunjungan kami ini sebagai memperkenalkan anggota Komisioner KPU Kota Kediri Periode 2024-2029 kepada pengurus Ponpes Wali Barokah,” katanya.
Dalam beberapa hari kemarin, KPU melalui petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) daftar Pemilih dengan Dokumen KTP dan KK. Setelah proses coklit selesai berikutnya diberikan stiker coklit untuk ditempel sebagai bukti bahwa Pemilih tersebut sudah dicoklit.
Dalam hal ini KPU mengapresiasi langkah Ponpes Wali Barokah dalam membantu pelaksanaan coklit yang berlangsung sampai dengan tanggal 24 Juli 2024. “Alhamdulillah untuk warga dari Pondok Wali Barokah sudah 100%,” kata Nia Sari Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Menyongsong Pilkada 2024, KPU Kota Kediri memberikan saran kepada pihak ponpes untuk memulangkan santriwan/ santriwati yang beralamat terdekat. Sehingga pada saat Pilkada nanti mereka dapat memberikan hak suaranya di TPS asal. Namun KPU Kota Kediri juga siap mendirikan TPS Loksus di wilayah Ponpes sebagaimana Pemilu 2024 yang lalu.
Merespon hal itu, Ketua Ponpes Wali Barokah KH Sunarto menyampaikan bahwa pondok sudah memetakan santri-santri yang sudah punya hak pilih. Disamping itu mengingat para santri berasal dari berbagai daerah di Indonesia dengan latar belakang kemampuan finansial yang beragam, maka tidak mungkin dipulangkan semuanya.
“Kami belum bisa berbuat banyak, tetapi kami tetap berupaya mensukseskan Pilkada 2024 dengan mendorong mereka untuk menyampaikan hak suaranya di TPS setempat,” ungkap KH Sunarto.
Terkait dengan TPS Loksus, KH Sunarto berharap KPU selaku penyelenggara Pemilu memberikan regulasi yang mudah dan menguntungkan, sehingga tingkat partisipan pemilih di Kota Kediri cukup besar.
Disamping itu diharapkan KPU terus melakukan sosialisasi melalui media apa saja, agar warga khususnya di lingkungan Ponpes dapat mengetahui proses tahapan Pilkada 2024. Termasuk juga untuk membatasi upaya-upaya yang tidak baik menjelang Pemilu, seperti politik uang.
“Kami merasa bangga karena Ponpes Wali Barokah ditetapkan sebagai Kawasan Anti Politik Uang oleh Bawaslu Kota Kediri,” lanjut KH Sunarto.
Ketua DPD LDII Kota Kediri Agung Riyanto juga ikut memberikan masukan. Di era yang serba digital, alangkah baiknya ke depan KPU dalam menyelenggarakan Pemilu dapat memanfaatkan teknologi sebagaimana yang dilakukan negara-negara maju.
“Tentu dengan catatan jutaan data pemilih tersebut terjamin securitas/ keamanannya,” pungkas Agung Riyanto. (Mzdha)