JAKARTA. Pada Selasa (3/10), MPR dan DPP LDII menggelar acara “Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan” di Gedung MPR RI, Jakarta, yang juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU) mengenai Sekolah Virtual Kebangsaan. Acara ini menegaskan komitmen bersama untuk membumikan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan kokoh dalam menjaga persatuan dan keberagaman bangsa Indonesia.
Ketua DPP LDII, Singgih Tri Sulistiyono, mengungkapkan bahwa LDII menempatkan wawasan kebangsaan sebagai pilar utama dalam "Delapan Bidang Program Prioritas LDII." Sinergi antara DPP LDII dan MPR RI terlihat jelas, karena keduanya memiliki kesamaan visi dalam menginternalisasi dan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan sebagai fondasi negara.
“Antara MPR RI dan LDII ini sudah satu frekuensi. MPR RI memiliki program utama ‘Empat Pilar Kebangsaan,’ dan DPP LDII menempatkan program kebangsaan sebagai salah satu prioritas utama dalam ‘Delapan Bidang Pengabdian LDII untuk Bangsa,’” jelas Singgih.
Singgih memaparkan dua alasan utama mengapa Empat Pilar Kebangsaan sangat penting untuk dijaga, dipahami, dan dihayati dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Alasan tersebut adalah alasan diakronis dan strategis.
Alasan Diakronis: LDII menyadari bahwa Indonesia adalah negara dengan masyarakat yang multietnik, multiadat, dan multiras. Perbedaan-perbedaan tersebut menuntut pemahaman yang mendalam tentang Empat Pilar Kebangsaan sebagai perekat persatuan dan kesatuan.
“Sejarah mencatat bahwa sebelum kemerdekaan, Indonesia terpecah berdasarkan agama, ideologi, dan ras. Pengalaman kolonialisme telah memberikan kesadaran akan perlunya membangun satu bangsa untuk mengatasi perpecahan etnik dan mencapai tujuan bersama,” ucap Singgih.
Alasan Strategis: Di sisi strategis, DPP LDII menganggap bahwa tantangan global dan internal yang mengancam persatuan dan keutuhan bangsa harus diantisipasi dengan mengamalkan Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari.
“Indonesia adalah negara besar dan kaya yang tentu menjadi perhatian banyak pihak. Maka, Empat Pilar Kebangsaan dan wawasan kebangsaan menjadi kunci untuk membangun kesadaran dan kekuatan menghadapi tantangan global serta menjaga integritas nasional,” jelas Singgih.
Kedua alasan ini menegaskan betapa pentingnya memahami dan mengaktualisasikan Empat Pilar Kebangsaan sebagai landasan kokoh dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keberagaman bangsa.
“Pancasila memberikan filosofi dan dasar fundamental. Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan norma dan aturan hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah wadah persatuan kita, dan Bhineka Tunggal Ika adalah cara kita memahami diri kita dalam mewujudkan masyarakat yang kita cita-citakan bersama,” terang Singgih.
Dengan langkah konkret seperti penandatanganan MoU Sekolah Virtual Kebangsaan, DPP LDII dan MPR RI berharap dapat mengoptimalkan pemahaman dan implementasi Empat Pilar Kebangsaan di seluruh elemen masyarakat. Ini diharapkan dapat memperkuat identitas nasional dan menjaga keutuhan bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan zaman.