Jakarta (3/9) — Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pelaksanaan “Sekolah Virtual Kebangsaan.” Penandatanganan MoU ini berlangsung pada Selasa, 3 September 2024, di Gedung Nusantara IV MPR/DPR/DPD RI, Jakarta. Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, dan Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, menjadi saksi utama dalam penandatanganan yang berlangsung dalam acara sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bertema “Perkuat Wawasan Kebangsaan Menuju Indonesia Emas 2024.”
Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, dalam sambutannya, mengungkapkan apresiasinya terhadap penandatanganan MoU tersebut sebagai langkah strategis untuk memperluas pemahaman tentang nilai-nilai kebangsaan di kalangan masyarakat. "Ulama itu didengar oleh masyarakat ketimbang para politisi. Jadi dengan mengundang tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, bekerja sama dengan ormas seperti LDII itu lebih efektif untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di dalam masyarakat," ujar Bamsoet.
Lebih lanjut, Bamsoet menekankan perlunya menjaga integritas bangsa di tengah ancaman yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi, media sosial, dan ideologi eksternal. Ancaman-ancaman ini dapat merusak nilai-nilai kebangsaan dan moral generasi muda. "Bangsa yang besar adalah bangsa yang berpijak pada falsafah bangsanya sendiri," tambahnya, seraya menyerukan agar semua elemen bangsa tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila.
Sementara itu, KH Chriswanto Santoso dari DPP LDII menegaskan bahwa pemahaman dan penerapan Pancasila yang benar adalah kunci untuk menjaga integritas negara dari ancaman ekstremisme. Chriswanto menggarisbawahi pentingnya pendidikan karakter yang meliputi nilai-nilai Pancasila sejak usia dini untuk memperkuat persatuan dan menghindari potensi konflik. "Yang perlu kami didik lebih dahulu untuk Sekolah Virtual Kebangsaan ini adalah unsur pendidiknya. Untuk menanggulangi ekstremisme ini adalah dengan penanaman 29 karakter, yang isinya tentang pengetahuan kebangsaan yang diajarkan kepada stakeholder pendidikan di lingkungan LDII," paparnya.
Baca juga
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPP LDII Singgih Tri Sulistiyono menyatakan kesiapan LDII untuk berkolaborasi dengan MPR RI dalam pelaksanaan program Sekolah Virtual Kebangsaan. Program ini dirancang untuk meningkatkan wawasan kebangsaan melalui materi yang relevan dengan tantangan masa kini dan masa depan. Selain itu, pelatihan akan diberikan kepada para pemimpin, tokoh LDII, dai-daiyah, serta pimpinan pondok pesantren.
Singgih Tri Sulistiyono juga berharap agar sosialisasi empat pilar kebangsaan terus dilaksanakan guna membangun identitas bangsa serta mencapai tujuan negara, yakni melindungi dan memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. "Kunci utama kita, kemenangan kita, baik itu melawan penjajahan maupun mewujudkan pembangunan nasional kita adalah persatuan, kesatuan, gotong royong, rukun, toleransi dan kekompakan. Itulah kami gayung bersambut dengan MPR RI untuk mewujudkan bagaimana Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya dipahami, tapi betul-betul diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara," pungkasnya.
Penandatanganan MoU ini merupakan bagian dari upaya untuk memperkuat fondasi kebangsaan di tengah tantangan global dan domestik, serta menjadi tonggak penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia.