Pontianak - Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kalimantan Barat, Aida Mochtar, mengungkapkan keprihatinan atas tingginya prevalensi stunting di daerah tersebut, yang mencapai 29 persen pada tahun 2021. Pernyataan ini disampaikannya saat berkunjung ke DPW Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) Kalbar di Pontianak, pada Selasa (8/10/2024).
"Saya sangat bangga bisa diundang LDII untuk diskusi pada hari ini terkait percepatan penurunan angka stunting di Kalbar, karena angkanya cukup tinggi yakni capai 29 persen," ujarnya.
Aida menjelaskan, Satgas PPS memiliki peran penting dalam mengawasi dan memastikan program penurunan stunting berjalan efektif. "Satgas bukan pemangku program, melainkan memastikan rumusan dan indikator penurunan stunting berjalan. Ada 91 indikator yang mesti dijalankan, sehingga ketika stagnan di tingkat kabupaten/kota, satgas yang bakal melakukan advokasi," tambahnya.
Menurut Aida, LDII memiliki posisi strategis dalam pencegahan stunting. "Keberadaan tokoh di LDII bisa membantu mengedukasi melakukan perubahan perilaku, dengan pola hidup bersih, memperbaiki pola asuh, meningkatkan kualitas asupan gizi, serta memastikan akses air minum dan sanitasi yang layak kepada warganya. Hal ini penting agar angka stunting semakin turun,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPW LDII Kalbar, Susanto, menekankan bahwa percepatan penurunan stunting adalah tugas bersama, dan LDII siap berkontribusi dalam program tersebut. "Di tingkat pusat DPP LDII dan BKKBN telah menandatangani kesepakatan, artinya program pemerintah ini mesti disukseskan, apalagi ini menyangkut ketersediaan generasi yang sehat, cerdas menuju Indonesia Emas 2045," jelasnya.
Susanto menambahkan, kehadiran Satgas PPS menjadi motivasi bagi LDII Kalbar untuk mendukung pencapaian target penurunan stunting. "Jika tadi prevalensi stunting berada di angka 29 persen, semoga dengan kolaborasi semua pihak mampu diturunkan hingga di angka 14 persen. Ini menjadi bagian komitmen LDII," tambahnya.
Dengan semangat kolaborasi ini, diharapkan langkah nyata dapat diambil untuk memperbaiki kualitas gizi dan kesehatan generasi mendatang di Kalimantan Barat.