Jakarta (16/10) – Hari Parlemen bukan sekadar peringatan, tetapi momentum untuk mengingatkan kembali esensi peran anggota DPR dalam menjaga demokrasi. Menurut Ketua Umum DPP LDII, KH Chriswanto Santoso, anggota DPR membawa amanah dan tanggung jawab dari pemilihnya untuk dijadikan undang-undang ataupun memantau kekuasaan yang keluar dari jalurnya. Ia pun meminta agar anggota DPR lebih dekat dengan masyarakat melalui organisasi kemasyrakatan (Ormas).
"Ormas-ormas berbasis keagamaan maupun nasionalis memiliki kedekatan dengan problematika masyarakat sehari-sehari. Ormas-ormas itu terus mencari solusi atas masalah yang dihadapi masyarakat. Namun mereka memiliki keterbatasan karena hanya memiliki kapabilitas,’ ungkapnya.
DPR RI lahir 79 tahun yang lalu sebagai landasan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk menegakkan kedaulatan. Pembentukan lembaga legislatif ini, yang berawal dari maklumat Wakil Presiden Hatta No. 10 pada 16 Oktober 1945, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap eksekutif dalam rangka menjalankan prinsip-prinsip demokrasi.
KH Chriswanto Santoso menegaskan, “Konsep bahwa kekuasaan harus diawasi oleh wakil rakyat yang duduk di DPR adalah pertanda demokrasi kita masih dalam prosedur. Subtansinya, DPR harus menjalankan fungsinya tersebut dengan sungguh-sungguh.” Menurutnya, anggota DPR tidak hanya sekadar wakil partai politik, tetapi juga penyalur aspirasi rakyat yang seharusnya dipahami oleh seluruh elemen politik.
Di tengah dinamika legislatif, KH Chriswanto menggarisbawahi, “Seharusnya partai politik memahami logika tersebut. Jadi tidak mudah me-recall anggotanya karena memperjuangkan apa yang jadi aspirasi pemilihnya.” Ia mengingatkan bahwa dalam sejumlah kasus, anggota DPR yang bersikap kritis terhadap kebijakan dapat terancam diberhentikan, meskipun niat mereka sejatinya untuk mewakili kepentingan rakyat.
Memasuki era baru, ia menekankan pentingnya Hari Parlemen sebagai titik tolak pembaruan pemikiran bagi anggota DPR. “Saatnya tepat, karena lebih dari 50 persen anggota DPR saat ini adalah wajah baru. Mereka jangan melestarikan budaya oknum anggota DPR yang tidak kritis, korup, dan tidak mewakili aspirasi pemilihnya,” tegas KH Chriswanto.
Ia mendorong agar anggota DPR menjalin kemitraan yang lebih erat dengan ormas, yang menjadi penghubung penting antara rakyat dan pengambil keputusan. Dalam konteks ini, KH Chriswanto menekankan, “Anggota DPR memiliki otoritas, sehingga memudahkan pengambilan keputusan dan percepatan pelaksanaan kebijakan.”
Di sisi lain, ia juga mengingatkan partai politik sebagai "ibu kandung" bagi anggota DPR dan eksekutif saat ini. “Anggota DPR bukan semata-mata wakil parpol di parlemen, tapi mereka adalah milik rakyat, milik pemilihnya untuk menyalurkan aspirasi. Untuk itu parpol harus menempatkan kader terbaiknya,” ujarnya dengan tegas.
Prasangka negatif masyarakat terhadap partai politik, yang sering dianggap hanya mewakili kepentingan tertentu, perlu diubah. “Harusnya hal tersebut tercermin dari kinerja dan prilaku para wakil rakyat yang menjadi kader parpol,” imbuhnya.
Dalam momen penting ini, KH Chriswanto mengingatkan agar wakil rakyat benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kepentingan sponsor politik atau terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan. “Hari Parlemen harus menjadi pengingat wakil rakyat yang berkualitas dan memiliki integritas adalah harapan terwujudnya Indonesia yang makmur, adil, dan sejahtera.”